PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo memberi peringatan kepada para kepala daerah untuk menyerap anggaran dari pusat dengan maksimal. Pasalnya, pada tahun lalu, dana daerah yang mengendap di akun daerah atau rekening kas umum daerah (RKUD) mencapai RP 110 triliun. Jumlah tersebut dinilai sangat besar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia mengatakan, penyerapan anggaran pada Desember 2019 akhir menyisakan anggaran dengan kisaran angka Rp 110 triliun. Menurut dia, angka tersebut dinilai masih sangat besar. Pasalnya, apabila penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat.
“Gede banget angka RP 110 triliun ini. Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu. Jangan ulangi lagi di tahun 2020!,” kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020, Jakarta, Kamis 20 Februari 2020.
Baca Juga: Pengurus Yayasan Sebut Wajah Ashraf Sinclair Tersenyum ketika sang Ayah Datang Melayat
Dalam acara tersebut turut hadir para kepala daerah yang terdiri atas gubernur hingga wali kota. Ia menuturkan, pemerintah pusat sudah merealisasikan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang tumbuh 5% secara year-on-year. Persentase tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu.
Ia berharap agar dana yang telah ditransfer ke daerah dapat digunakan secara maksimal sehingga ikut meningkatkan ekonomi nasional. "Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita,” katanya.
Kemudahan
Selain menyinggung dana yang mengendap di RKUD, Jokowi juga meminta pemerintah daerah lebih ramah terhadap investor dengan memberikan kemudahan untuk membuka usaha. Dengan demikiah, diharapkan banyak terbuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian di daerah.