PIKIRAN RAKYAT - Pembangunan ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur kembali menuai sorotan.
Sorotan utama tentang pembangunan ibu kota baru tersebut yaitu mengenai anggaran yang dipakai.
Pasalnya, pada beberapa waktu sebelumnya, pemerintah telah menyatakan jika ingin membangun ibu kota baru harus menjual atau menyewakan aset negara dalam jangka panjang.
Meskipun demikian, pemerintah hingga saat ini tidak mengumumkan terkait dibatalkannya pembagunan ibu kota baru Indonesia itu.
Baca Juga: Saham Milik Kaesang Anjlok, Dunia Internasional Disebut Baca Masalah Anak Presiden
Masalah anggaran kini mencuat lagi dalam proses pembangunan ibu kota baru.
Diunggah pada akun Twitter Elisa, pembangunan ibu kota baru yang pada awal dinyatakan tidak memakai APBN, rupanya ucapan tersebut berbeda dengan fakta sebenarnya.
Pasalnya, dari unggahan Elisa yang mengambil melalui situs ibu kota baru, tertulis bahwa 53,5 persen anggaran untuk pembangunan ibu kota baru diambil dari APBN.
Sementara itu, sisanya sebanyak 46,5 persen berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta, swasta dan badan usaha milik negara.