PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyepakati sejumlah hal dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Senin, 9 Maret 2020.
Salah satunya adalah ambang batas parlemen naik menjadi 7 persen. Ini tiga angka lebih besar dari ambang batas parlemen sebelumnya yang berada di angka 4 persen.
Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Surya Paloh, Airlangga menyebut kenaikan ambang batas parlemen tersebut merupakan gagasan yang baik.
Menurut dia, kenaikan ambang batas parlemen 7 persen itu diusulkan berlaku nasional.
"Adapun presidential threshold tetap 20 persen dan ada tambahan usulan Pak Surya bahwa tujuh persen ini berlaku secara nasional," kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga menyatakan dirinya dan Paloh membicarakan soal peran Partai Golkar dan Partai Nasdem dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Empat Pasien yang Diisolasi di RSUD Syamsudin Telah Pulang, Rumah Sakit Tetap Lakukan Pengawasan
Termasuk membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan yang saat ini sudah diserahkan ke DPR. Menurut Airlangga, Partai Golkar dan Partai Nasdem memiliki pandangan yang sama agar kedua draf omnibus law bisa segera dibahas dan disahkan.
"Penugasan-penugasan termasuk di dalamnya prioritas dari perundangan baik omnibus law RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja. Partai Golkar dan Nasdem sepakat kami akan punya pikiran yang sama," kata dia.
Terakhir, lanjut Airlangga, ia dan Paloh mendiskusikan gelaran Pilkada 2020.
Baca Juga: Kasus Narkotika hingga Perselingkuhan, Polda Jabar Kembali Berhentikan Beberapa Personelnya
Dia berharap Partai Golkar bisa bekerja sama dengan Partai Nasdem di gelaran pilkada pada September mendatang.
"Selanjutnya antara kerja sama silaturahmi dan kebijakan Partai Golkar maupun Partai Nasdem dalam pilkada tentu menyupayakan kerja bersama," kata Airlangga.
Sementara itu, Surya Paloh menyebut pertemuan ini salah satunya memang menyoroti RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Krisdayanti Buka Suara Terkait Kabar Jalinan Cinta Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar
Menurutnya, RUU ini mesti jalan karena substansinya beriorientasi pada kepentingan nasional. Adapun terkait penolakan, Paloh menilai sebagai hal biasa.
“Dalam demokrasi tiap orang berhak menyampaikan aspirasi yang berbeda,” kata dia.
Namun, kata dia, publik harus bisa memahami dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Ia pun berpandangan masifnya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja karena misinterpretasi publik.