/photo/2020/03/10/117888573.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beranggap tak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, melainkan seluruh pihak turut membantu keberlangsungan pelayanan BPJS Kesehatan.
Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sehingga tanggung jawab negara mengenai pelayanan kesehatan pun harus tetap dilanjutkan untuk kesehatan masyarakatnya.
Baca Juga: Hindari Penularan Corona, Ridwan Kamil Sarankan Pertandingan Persib Tanpa Penonton
“Penyebab neraca defisit karena kurang kegotongroyongan. Salah satunya kontribusi masyarakat masih kurang, masih banyak rakyat mandiri yang mendaftar ketika sakit.
"Selain itu, masih banyak klaim fiktif yang merugikan BPJS Kesehatan,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam DPR RI.
Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Progres BPJS Kesehatan pasca Putusan MA di Media Center, Gedung Nusantara III, Jakarta, pada Kamis 12 Maret 2020.
Baca Juga: Jika Kasus Corona Capai 500 Orang, Liga Inggris akan Digelar Tanpa Penonton
Ia mengaku hal-hal ini harus segera dicari jalan keluarnya, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat, hingga punishment kepada menejemen Rumah Sakit (RS).