PIKIRAN RAKYAT - RSUP dr Hasan Sadikin memastikan meski iuran BPJS kenaikannya dibatalkan, bukan berarti mereka menurunkan kualitas mutu layanan pada masyarakat. Mereka tetap melayani pasien BPJS yang saat ini mendominasi pasien di RSHS.
"Kita tahu pemerintah sudah batalkan kenaikan tarif BPJS. Seperti diketahui kami satu-satunya PPK III rujukan nasional di Jabar. Sebetulnya pelayanan yang paling besar di Jabar itu adanya di RS kami, kalau kita berbicara kenaikan tarif sebetulnya secara tidak langsung pengaruhnya tidak begitu (terasa signifikan-red),"ujar Direktur Utama RSHS dr Nina Susana Dewi ketika dihubungi "PR", Selasa 10 Maret 2020.
Tidak begitu berpengaruh tersebut, lanjut Nina, dalam arti RSHS harus melakukan kendali mutu. Tapi dengan tidak naiknya tarif, pihaknya tidak boleh menurunkan standar.
Baca Juga: Viral di Tiongkok, Lionel Messi Beri Kejutan pada Perawat Pasien Kritis Virus Corona
"Jadi mutu kita harus tetap bagus, mungkin ada pengaruh pada saat klaim. Karena kita lihat ibu menkeu (tujuannya-red) dengan meningkatkan tarif (dilakukan) karena penyesuaian dengan biaya yang dikeluarkan pasien dengan manfaat yang diterima itu ada defisit banyak," kata dia.
Dengan demikian saat itu harus ada jalan lain. Namun jika pemerintah membatalkan, artinya mereka mencari alternatif untuk menutupi defisit. "(Denhan tarif tidak naik) Itu pas bayar klaim defisit akan lebih banyak," kata dia.
Terkait besaran jumlah klaim RSHS terhadap BPJS, Nina tidak menyebut angka. Masyarakat umum bisa langsung mengecek website resmi BPJS Kesehatan karena di sana ada update klaim yang BPJS bayarkan ke rumah sakit. Saat itu perlu tanggal 5 Maret 2020, klaim RSHS hanya Rp 550 juta.
Baca Juga: 6 Riasan Wajah Terbaik dengan Tampilan Tahun 90-an
"RS kami pelayanan besar, kalau mau lihat klaim bulanan tidak akan sebut angka tapi masyarakat bisa liat di web BPJS. Cuma kalau berbicara presentasi 85,7 persen pasien kami merupakan pasien BPJS makannya kami bergantung sama BPJS," kata dia.