/photo/2020/03/10/117888573.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan harus mencari jalan keluar terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran.
Menurut Melki, banyak solusi yang bisa ditempuh untuk mengganti dana iuran masyarakat yang dibayarkan sejak kenaikan diberlakukan pada 1 Januari 2020.
Misalnya opsi menggratiskan iuran bulan depan.
Baca Juga: Aplikasi Pencegah Virus Corona, Gunakan Gelang Cerdas agar Anda Tidak Menyentuh Muka
"Pasti ada jalan keluarnya, misalnya yang sudah dibayarkan oleh peserta kelebihannya dianggap sebagai iuran bulan berikutnya. Jadi bulan berikutnya tidak perlu bayar lagi, ini contoh," kata Melki di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 10 Maret 2020.
Karena itu, dia meminta masyarakat sabar menunggu respons kedua lembaga itu terhadap putusan MA.
Karena BPJS Kesehatan dan Kemenkes bisa menemukan jalan keluarnya.
Baca Juga: Klaim BPJS Kesehatan Menunggak, RSUD Ciamis Defisit hingga Rp 5,9 Miliar dan Kurang Pasokan Obat
“Putusan MA ini seharusnya menjadi momen BPJS Kesehatan berbenah diri,” ucap dia.
Politikus Golkar ini pun menyebut sejak awal Komisi IX tak sepakat dengan alasan pemerintah menaikkan iuran karena BPJS Kesehatan defisit anggaran.
Menurutnya, BPJS Kesehatan adalah cara pemerintah menjamin kesehatan warga negaranya.
Baca Juga: Banyak Warga Merantau di Wilayah Endemis, Malaria Masih Jadi Ancaman di Kabupaten Tasikmalaya
Sehingga BPJS Kesehatan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
"Ini perspektif yang keliru. Kita ini sudah kayak bertransaksi dan berbisnis sama rakyat gitu loh. Kita lagi mengurus rakyat, memberikan uang, itu jaminan yang kita berikan, bukan defisit," ucapnya.
Oleh karena itu dia berharap pemerintah bersedia duduk berdiskusi kembali dengan Komisi IX DPR RI.
Baca Juga: 8 Kasus Baru Virus Corona COVID-19 di Indonesia, Salah Satunya Belum Diketahui Asal Tularannya