PIKIRAN RAKYAT – Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sudah menghabiskan Rp 37,8 miliar dari total alokasi Rp 50 miliar yang dianggarkan melalui APBD Banyumas 2020.
"Untuk berbagai upaya pencegahan Covid-19 di Kabupaten Banyumas sudah menyedot anggaran sebesar Rp 37,8 miliar atau masih tersisa Rp 16 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Wahyu Budi Saptono usai pembagian sembako untuk masyarakat Kelurahan Pabuwaran di Kantor Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Banyumas Selasa, 7 April 2020.
Baca Juga: PSBB Diterapkan di Jakarta Jumat Pekan Ini, Anies Baswedan: Ojol Hanya Boleh Antar Barang
Sisa anggaran Rp 16 miliar rencananya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yaki untuk jaring pengaman sosial (JPS).
Menurut Wahyu awalnya, Pemkab mengalokasikan Rp 3,8 miliar dari pos belanja tidak terduga (BTT).
Anggaran tersebut telah habis, kenyataan dilapangan kebutuhan untuk penanganan dampak covid 19 sangat besar.
Baca Juga: Kendaraan Pribadi dan Taksi Online Boleh Beroperasi dalam PSBB Jakarta
Kemudian Pemkab melakukan upaya perombakan dan persegeran anggaran pada APBD tahun ini, yakni dengan memotong anggaran perjalanan dinas di semua organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar kurang lebih 60% .
Dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas diperoleh dana sebesar Rp 50 miliar. Hingga saat ini penggunaan anggaran untuk berbagai upaya pencegahan penyebaran corona terpakai Rp34 miliar.
"Jika ditambah dengan penggunaan anggaran dari pos BTT sebesar Rp 3,8 miliar maka total anggaran yang sudah dipakai untuk pendemi corona di Banyumas mencapai Rp37,8 miliar sedang sisa anggaran Rp 16 miliar bakal digunakan untuk kebutuhan JPS," jelas Wahyu.
Baca Juga: Sri : THR dan Gaji ke-13 Golongan I-III Aman, Gol IV, Pejabat Negara, dan DPR Masih Dikaji
Di diperkirakan jumlah warga tidak mampu di Banyumas yang tidak atau belum masuk dalam program APBN sekitar 100 ribu keluarga.
"Jumlah penerima bisa tambah oleh karena pihaknya tengah melakukan pendataan kepada warga tidak mampu di Banyumas yang belum memperoleh bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun yang tidak masuk program keluarga harapan (PKH)," terang Sekda Banyumas.
Sebanyak 100.000 keluarga yang belum tercover dalam APBN nantinya akan mendapat alokasikan anggaran melalui program JPS dengan menggunakan anggaran dari Rp 16 miliar.
Baca Juga: Sembuh dari COVID-19, Detri Warmanto Beri Tips agar Terhindar dari Virus Corona
"JPS untuk 100 ribu kepala keluarga di Banyumas nanti akan diurus dengan menggunakan anggaran dari Pemkab Banyumas, Pemprov Jateng dan pemerintah pusat. Verivikasi data masih berjalan, hal tersebut untuk mengindari terjadinya tumpang tindih," tambah Sekda.
Ditambahkan, jika dana penanganan covid masih kurang, maka akan dilakukan penggeseran anggaran, salah satu skenario yang sudah disiapkan adalah dengan penundaan proyek pembangunan di Banyumas.***