/photo/2020/04/13/682906642.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyebut, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat dukungan paling rendah terhadap aturan-aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia menilai pemerintah perlu memberikan edukasi ekstra kepada warga di Jawa Barat agar PSBB berjalan optimal.
Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas menuturkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya secara umum, warga di Jawa Barat terlihat memiliki kesadaran yang paling rendah akan bahaya penyakit ini dibanding wilayah lain. Abbas menjelaskan, temuan ini disimpulkan atas sejumlah indikator.
“Saat ditanya mengenai pengetahuan soal COVID-19, 100 persen responden dari Jawa Barat mengaku tahu akan penyakit yang disebabkan virus corona tersebut. Namun, hanya 77 persen responden dari Jawa Barat yang percaya bahwa COVID-19 mengancam nyawa,” kata Abbas, Jumat 17 April 2020.
Baca Juga: Hingga Jumat 17 April, Empat Kota Kabupaten di Jawa Barat Zero Positive Covid-19
Sebagai perbandingan, persentase responden yang percaya COVID-19 mengancam nyawa di provinsi lain angkanya sangat tinggi. Warga DKI Jakarta, misalnya sebanyak 92 persen, selanjutnya ada Jawa Tengah di 91 persen, dan Jawa Timur sebesar 96 persen. Kemudian, Banten ada 89 persen, Sulawesi Selatan mencapai 99 persen, dan provinsi lainnya 95 persen.
Sementara dalam hal penilaian masyarakat terhadap aturan PSBB, hanya 86 persen warga Jawa Barat yang setuju bahwa PSBB dapat mencegah penyebaran COVID-19. Padahal, persentase nasional yang menilai PSBB dapat mencegah penyebaran COVID-19 mencapai 87,6 persen.
“Selain itu, Jawa Barat juga menjadi provinsi yang warganya paling sedikit memberi dukungan atas pemberlakuan sanksi PSBB. Sebab, hanya 29 persen warga Jawa Barat yang setuju, jika pelanggar PSBB diberi sanksi. Sementara presentase nasional mencapai 39 persen,” ucap dia.
Baca Juga: Dua Anak Bongkar Celengannya untuk Beri Bantuan Pada Pemprov Jabar dalam Melawan Covid-19
Melihat kecenderungan ini dia pun meminta pemerintah semakin meningkatkan edukasi di sana. "Edukasi yang lebih intensif tentang bahaya COVID-19 dan penerapan PSBB perlu dilakukan terhadap warga di Jawa Barat," ucap dia.
Untuk diketahui, survei SMRC ini dilakukan dengan sampel basis sebanyak 1.200 responden nasional yang dipilih secara acak melalui sambungan telepon pada 22-25 Maret 2020 dan 9-12 April 2020.
Survei bertujuan untuk mengetahui pola sikap warga terhadap COVID-19, terhadap kebijakan-kebijakan terkait yang sudah dibuat pemerintah, dan bagaimana kehidupan sosial-ekonomi warga di tengah-tengah wabah COVID 19 ini.
Baca Juga: Ramadhan di Rumah Tak Mengurangi Kualitas Ibadah saat Pandemi COVID-19
Populasi koresponden survei merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Margin of error survei ini diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus BPS. Demografi tersebut meliputi, provinsi, gender, desa-kota, umur, etnis, dan agama.
Baca Juga: Tuai Kritik, Program Bantuan Pelunasan Hutang ke Bank Emok Dibatalkan
Masih Akan Mudik
Survei ini juga mengungkapkan data bahwa 31 persen warga Jakarta masih berniat untuk mudik di lebaran tahun ini. Angka ini paling tinggi disusul Jawa Timur sebesar 12 persen dan secara berturut-turut 10 persen dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.
"31 persen warga DKI tetap ingin pulang kampung (mudik) saat lebaran nanti. Mereka yang ingin mudik ini termasuk juga kalangan yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi," ujar Abbas.
Baca Juga: Jaswita Jabar Menerima Bantuan Produk Minuman Teh untuk Tenaga Medis
Sementara dari hasil survei mudik secara nasional, persentase warga yang ingin mudik mencapai 11 persen atau setara dengan 20 juta warga dewasa. Sedangkan 89 persen warga menyatakan tidak ingin mudik. Untuk itu, Sirojudin meminta pemerintah melakukan upaya lebih tegas untuk mencegah warga, khususnya dari Jakarta yang ingin mudik ke kampung halaman.
"Mengingat masih tingginya minat para perantau untuk mudik, tampaknya masih diperlukan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta," katanya. ***