PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo resmi melarang mudik, dan ini berlaku bukan hanya untuk ASN atau menterinya, melainkan seluruh masyarakat Indonesia.
Pada Idulfitri 1441 H ini, warga dilarang mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 21 April 2020.
Baca Juga: Seperti Adegan Video Game, Polisi Kejar dan Tembak Pelaku Penjambretan yang Melarikan Diri
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Antara melansir, Jokowi melarang mudik berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
Menurut kajian terdapat 68 persen masyarakat tidak mudik, sementara 24 persennya kukuh akan mudik.
Baca Juga: Hujan Semalaman di Bandung hingga 21 April 2020 Siang, BMKG Jelaskan Penyebabnya
“Yang sudah mudik 7 persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi," ujar Presiden menjelaskan.
Presiden pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran COVID-19 lebih luas lagi.
"Jadi dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu lalu. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan (larangan mudik) ini mulai disiapkan," ucap Presiden menegaskan.
Baca Juga: Jadi Duta GoodWill, Idris Elba Depankan Nasib Petani dan Warga Miskin di Tengah COVID-19
Masyarakat yang tidak mudik pun menurut Presiden sudah terbantu dengan sejumlah bantuan sosial.
"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako untuk Jabodetabek, Kartu Pra-Kerja sudah berjalan, minggu ini bansos tunai juga dikerjakan," tutur Presiden.
Cek Youtube Pikiran Rakyat
Hingga Senin 20 April 2020, jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 6.760 kasus dengan 747 orang dinyatakan sembuh dan 590 orang meninggal dunia dengan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 16.343 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 181.770 orang.
Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu DKI Jakarta (3.097), Jawa Barat (747), Jawa Timur (590), Sulawesi Selatan (370), Jawa Tengah (351), Banten (341), Bali (140), Papua (107), Kalimantan Selatan (96), Sumatera Selatan (89), Sumatera Utara (83).***