PIKIRAN RAKYAT - Belakangan ini sejumlah politisi memberi usulan agar pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dikatakan oleh Cak Imin, berdasarkan analisa big data, tak sedikit pihak yang setuju dengan usulan ditundanya pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua Umum DPP PKB tersebut menuturkan, 60 persen dari 100 juta subjek akun media sosial setuju dengan ditundanya Pemilu 2024. “Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan,” kata dia menerangkan, Minggu 27 Februari 2022.
Di samping itu, menurut dia, pengambilan sikap bergeser, yang sebelumnya mengacu pada survei, kini beralih pada big data lantaran survei hanya memotret suara 1.200 sampai 1.500 responden, sedangkan responden big data menurutnya bisa lebih dari 100 juta.
Cak Imin menilai, pro kontra pilihan kebijakan Pemilu 2024 tersebut akan terus terjadi. “Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” kata dia, seperti dilaporkan Antara.
Ketua Umum DPP PKB itu menuturkan, temuan hasil survei berbeda dengan temuan big data. Bila berdasarkan hasil survei, kebanyakan tak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam, menilai usulan penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah politisi muncul lantaran terdapat partai politik yang belum siap untuk berkompetisi.
“Secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketum Golkar, dan Ketum PAN ini sebenarnya merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024," ucapnya, Sabtu 26 Februari 2022.