PIKIRAN RAKYAT - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini membantah adanya anggapan soal pemerintah yang dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi partai politik untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai upaya perpanjangan masa jabatan presiden sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam sebuah diskusi, Minggu, 27 Februari 2022, sebutkan saat alasan penundaan tidak logis dan relevan.
Baginya, tidak ada alasan yang cukup masuk akal untuk mengubah konstitusi saat ini, apalagi dengan alasan supaya laju pertumbuhan ekonomi tidak terhambat.
Baca Juga: Buntut Sanksi Terhadap Rusia, Harga Minyak Dunia Langsung Meroket ke Angka 100,99 Dolar AS Per Barel
Ia menambahkan, wacana penundaan Pemilu menandakan inkonsistensi sebab pada Pilkada sebelumnya di 2020, justru kontestasi itu dinyatakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau wacana terus dinarasikan artinya partai politik secara terbuka mengakui kegagalan regenerasi politiknya," ujarnya Titi Anggraini.
Wacana berkembang lebih jauh, rakyat klaim pemerintah punya peran dan campur tangan dalam consensus antar partai yang menarasikan penundaan tersebut.
Menanggapi hal itu, Senin, 28 Februari, Faldo Maldini membantah tuduhan dengan dalih pemerintah sedang sibuk menangani banyak program, sehingga mustahil ambil bagian dalam wacana penundaan.