PIKIRAN RAKYAT - Polda Metro Jaya tengah menyelidiki adanya data 30 sekolah dan pesantren yang terafiliasi dengan organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin pasca-penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja yang merupakan pemimpinnya.
Selain Abdul Qadir, polisi juga menangkap AS yang memiliki jabatan sebagai menteri pendidikan Khilafatul Muslimin.
Dari hasil penyelidikan, polisi juga mengungkapkan bahwa ada 30 sekolah tak berizin yang terafiliasi dengan ormas terlarang tersebut.
Baca Juga: Ratusan Ribu Guru Madrasah Non PNS akan Terima Tunjangan Insentif Mulai Juni 2022
Terkait temuan data 30 sekolah dan pesantren Khilafatul Muslimin itu, Direktur Pendiidkan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD) Pontren Kementerian Agama Waryono menegaskan bahwa Kemenag tidak punya data resmi dari sekolah tersebut dan tidak terdaftar.
"Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam," katanya pada Rabu, 15 Juni 2022.
Waryono menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas bukan satuan pendidikan.
Baca Juga: Polisi: Pengikut Khilafatul Muslimin Capai 14.000 Orang, Ada ASN hingga Dokter
Sehingga, dipastikan pesantren tersebut tidak memiliki izin dalam mengelola satuan pendidikan.
"Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag kabupaten/kota, Kanwil provinsi hingga pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren," katanya.