PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati temuan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur terbengkalai alias mangkrak.
Hal itu diketahui saat KPK menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Kalimantan Timur. Rapat yang dilakukan diantaranya dengan aparat penegak hukum (APH) di Kaltim, evaluasi capaian "Monitoring for Prevention" (MCP) dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, audiensi dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan beberapa aset yang mangkrak tersebut, di antaranya adalah Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
Pembangunan jalan tersebut memiliki panjang 12 kilometer dan merupakan proyek "multiyears" atau tahun jamak.
Baca Juga: Diguyur Hujan Deras, Tebing Cikuda Ciamis Longsor Timpa Rumah
Jalan ini membelah Bukit Mencelew dan berperan penting bagi masyarakat Kecamatan Tering. Jalan ini menghubungkan masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
Ipi menyebut, proyek pembangunan Jalan Bung Karno mulai dikerjakan sejak tahun 2012. Namun, hingga tahun 2022, proyek tersebut belum rampung. Anggaran yang dipakai untuk pembangunan proyek ini menelan biaya Rp582 miliar.
"Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp582 miliar," kata Ipi mengungkapkan.
Baca Juga: Rekam Jejak Robi Darwis, Pemain Muda Persib Bandung yang Tampil Memukau
Ipi melanjutkan proyek pembangunan yang mangkrak selanjutnya, yaitu pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan pada 2009-2011 lalu kemudian dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015.