PIKIRAN RAKYAT - Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyebutkan, uang komitmen Formula E, yang masih harus dibayarkan PT Jakarta Propertindo sebagai penyelenggara, cukup mengagetkan.
Pasalnya, menurut Gilbert Simanjuntak, Jakpro sebelumnya tidak pernah transparan terkait dengan tambahan uang Rp90,7 miliar atau setara 5 juta pound sterling.
Dia mengatakan, Jakpro baru terbuka setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar.
Baca Juga: Keberatan Cuti Hami 6 Bulan, Pengusaha: Jangan Sampai Jadi Pekerja Kontrak
“Apa yang disembunyikan dalam MoU di Singapura menimbulkan kecurigaan,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta ini.
Lebih lanjut, Gilbert menyebut MoU yang ditandatangani hingga 2024 juga masih harus diperdebatkan karena melewati masa kerja Anies sebagai Gubernur.
Sebab, kata dia, BUMD tidak bersifat otonom, tetapi mengikuti perintah dan masa kerja Gubernur.
Baca Juga: Rusia Terima Permintaan Amerika Serikat, Pejabat: Kami Telah Menerima Sinyal Washington
“(Jakpro) tidak bersifat otonom, tetapi mengikuti perintah dan masa kerja Gubernur,” tuturnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat uang komitmen Formula E, yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Jakarta ke FEO (Formula E Operations), tidak hanya mencapai Rp560 Miliar.