PIKIRAN RAKYAT – Dalam sambutan di acara pembekalan anti korupsi dengan tajuk Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu 2022.
Alexander Marwata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan jika biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Hal tersebut disampaikan di depan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura yang hadir di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK.
"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis,” kata Alexander.
Baca Juga: Pengisian BBM Menggunakan Aplikasi MyPertamina, Organda Ciamis Ancam Mogok Massal
“Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," ujarnya.
Menurut Alex, para calon seperti diwajibkan untuk memiliki modal mengingat biaya politik di Indonesia sangat mahal, karena tidak ada calon yang melenggang maju dalam pilkada secara gratis.
Setiap partai politik mengijinkan berbagai perusahaan untuk menjadi sponsor dan menyumbang “ongkos” pencalonan. Dan ketika sang calon terpilih, hal ini yang menjadi beban politik di masa depan.