PIKIRAN RAKYAT - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut kebijakan pembatasan jam kerja tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Saat ini kata Ahmad Riza Patria usulan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya tersebut masih dalam proses pembahasan.
“Masih kita diskusikan, kita bahas, dengan tidak bisa sepihak seperti yang pernah saya sampaikan (kebijakan) ini tidak hanya terkait Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI,” katanya, kepada wartawan saat ditemui seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 23 Agustus 2022.
Ahmad Riza Patria mengatakan, di DKI Jakarta ini ada juga karyawan yang bekerja di pemerintah pusat. Karena itu, menurut dia untuk menerapkan kebijakan ini perlu ada dukungan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Bungkus Mayat Bos dengan Selimut dan Kabel, Motif Sopir Bunuh Majikan Terungkap
Namun, dia mengatakan usulan tersebut pada prinsipnya perlu dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi kemacetan di Jakarta di pagi dan sore hari.
“Prinsipnya usulan itu menjadi pertimbangan kita semua, dalam rangka mengurangi kemacetan di pagi dan sore hari,” katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya (PMJ) sempat mengklaim bahwa selalu terjadi kemacetan sebanyak 54 persen saat lalu lintas berada di pagi hari ketika anak sekolah dan para orang dewasa beraktivitas di jalan raya.
Baca Juga: Gelorakan Program Jabar Smile, PLN dan Pemprov Jabar Gelar Lomba Memasak dengan Kompor Induksi
Karenanya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengusulkan adanya aturan baru dibuat untuk atasi hal ini.
Salah satunya ialah pengaturan jam kerja perkantoran di DKI Jakarta agar menjadi solusi pemecah kemacetan di jalanan saat jam-jam sibuk.
"Seluruh kegiatan masyarakat dimulai rata-rata jam 7, jam 8, dan jam 9. Jadi mereka akan berangkat bersama-sama dari rumah dengan waktu yang bersamaan," kata Latif menjelaskan.
"Sehingga pada saat disini (jalanan) akan ketemu jam yang sama," ujarnya.***