/photo/2022/09/08/2852844617.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menggelar sidang paripurna Penyampaian Penjelasan dan Penyerahan R-KUA dan PPAS APBK Perubahan Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 pada Rabu 7 September 2022.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar diwarnai dengan interupsi dari Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara.
Tati Meutia Asmara menyampaikan perihal kenaikan BBM yang disahkan oleh pemerintah pusat pada Sabtu, 3 September 2022.
Tati juga melaporkan bahwa Fraksi PKS telah menerima banyak keluhan dan protes dari warga Kota Banda Aceh akibat kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Desas-desus di Balik Pemecatan Thomas Tuchel dari Chelsea, Cristiano Ronaldo Jadi Penyebabnya?
Kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM sangat memberikan dampak kepada berbagai elemen masyarakat seperti ibu rumah tangga, kepala keluarga, mahasiswa, para pedagang, pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat pada umumnya, khususnya mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.
Menurut Tati, naiknya harga BBM turut berimplikasi pada naiknya harga kebutuhan barang pokok sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi menjadi lesu.
Di hadapan Pejabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, yang juga turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Tati menjelaskan jika Fraksi PKS dengan tegas menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Transjakarta Bakal Dapat Suntikan Dana Rp62 Miliar per Bulan Imbas Kenaikan BBM
Tati juga mengajak kepada semua pihak yang hadir dalam forum tersebut agar sama-sama menolak kebijakan yang dinilai tidak berempati kepada rakyat kecil.