PIKIRAN RAKYAT – Sebuah penelitian oleh lembaga riset dari Swiss pada 2021 menilai bahwa perubahan iklim dapat memberikan kerugian yang besar bagi perekonomian.
Perubahan iklim bisa memiliki dampak yang luas dan signifikan untuk negara-negara di dunia daripada pandemi Covid-19 menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, ketika menghadiri HSBC Summit 2022 pada Rabu, 14 September 2022.
Menteri Keuangan menilai, perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kemanusiaan, ekonomi, sistem keuangan, dan cara hidup. Belum lagi emisi gas rumah kaca terus meningkat secara eksponensial.
“Secara bertahap, tekanan inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasokan nasional dan internasional akibat perubahan cuaca seperti kekeringan, banjir, badai, dan kenaikan permukaan air laut yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang besar,” tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Pertamax dan Pertalite Bakal Dihapus, Harga BBM Termurah Indonesia Dijual Mulai Rp15.000?
Dia memperkirakan Indonesia berpotensi menghadapi kerugian ekonomi akibat krisis iklim sebanyak 112,2 triliun atau 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Kementerian Keuangan RI.
Selain itu, dia menilai Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam memerangi perubahan iklim dengan mengurangi 29 persen emisi CO2 dengan upaya sendiri serta mengurangi 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030 sebagaimana ditentukan dalam Persetujuan Paris.
Persetujuan Paris atau Paris Agreement pada intinya mengenai komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius di atas suhu di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius di masa praindustrialisasi.
Kebijakan fiskal yang dijalani pemerintah dinilai mendukung inisiatif transisi energi. Pada pertemuan Menteri Keuangan G20 pada Juli 2022, Presiden Jokowi meluncurkan platform mekanisme transisi energi.