kievskiy.org

DPR Bakal Panggil TGIPF Terkait Tragedi Kanjuruhan Malang

Ilustrasi tragedi Kanjuruhan.
Ilustrasi tragedi Kanjuruhan. /Twitter/@TheInsiderPaper

PIKIRAN RAKYAT - Komisi X DPR bakal memanggil Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait tragedi Kanjuruhan Malang yang menelan 135 korban. Tragedi ini terjadi usai laga Derbi Jawa Timur yang digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya memanggil TGIPF untuk meminta penjelasan mengenai hasil temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya.

“Kita mendengar dan kita rencana akan mengundang TGIPF, jadi agenda kita hari Senin, insyaallah, itu mengundang kawan-kawan TGIPF,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3 November 2022.

Sehari setelahnya kata dia, Komisi X juga akan memanggil pihak supporter untuk mendengarkan harapan mereka terkait pelaksanaan sepak bola Indonesia ke depannya. Menurut dia, Komisi X DPR memberikan atensi yang sangat besar terhadap tragedi kemanusiaan ini karena ratusan orang menjadi korban.

Baca Juga: Harga Set Top Box TV Digital Terbaik 2022, Simak 10 Merek Rekomendasi Kominfo

Lebih jauh, Dede juga mengingatkan supaya rekomendasi TGIPF tidak hanya menjadi catatan di atas kertas. Menurutnya kasus ini perlu ditindaklanjuti secara serius untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dalam persepakbolaan Indonesia.

“Rekomendasinya saya sudah baca. Kan nanti kita tanyakan lagi. Tentu saya nggak bisa memberikan statement saat ini sebelum keputusan kesimpulan rapat komisi,” tuturnya.

Sebelumnya, TGIPF Tragedi Kanjuruhan Malang meminta PSSI bertanggung jawab secara hukum dan moral. Lebih jauh, TGIPF, juga menemukan fakta bahwa para pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab dalam kejadian tersebut.

Menko Polhukam yang juga Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD mengatakan, pihaknya telah menyampaikan laporan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, hasil laporan itu akan diolah Presiden untuk menjadi kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat