PIKIRAN RAKYAT - Sinyal reshuffle yang dinyalakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya dihadapan Kabinet Indonesia Maju pekan lalu dinilai pantas.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menyebut kemarahan presiden secara substansi pesan wajar, karena sebagai orang yang berada di puncak hierarki birokrasi pemerintah dia memang punya hak untuk meminta tanggungjawab setiap menteri di kabinetnya.
Kepada Pikiran-rakyat.com, Selasa, 30 Juni 2020, Gun Gun menyebut apalagi fokus pidato Jokowi merujuk pada penanganan pandemi covid-19 sebagai krisis.
Baca Juga: Pelaku Pembakaran Mobil Mewah Via Vallen Diduga Fan Berat Sang Pedangdut,Polisi: Tetangganya Sendiri
Menurut dia, manajemen krisis sudah selayaknya tidak didekati dengan cara biasa melainkan harus yang luar biasa.
"Kementerian yang disebut atau dipertanyakan peran signifikannya sudah
tepat seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial juga Kementerian bidang perekonomian seperti UMKM. Jadi, secara pesanPresiden ingin memastikan rentang kontrol dirinya lebih efektif di
jajaran para menterinya," kata Gun Gun.
Baca Juga: Perusahaan Blockchain Global Mulai Pasarkan Binace IDR Berbasis Rupiah
Lagi pula, jika dia perhatikan selama pandemi, kinerja tiga kementerian ini relatif tidak optimal. Tolok ukurnya cukup kasat mata lewat penanganan pandemi covid 19 yang kedodoran, penyerapan rendah kurang dari 2 persen dan lain-lain.
"Belum lagi penyaluran bantuan yang kurang optimal di kemensos. Serta tidak optimalnya pemanfaatkan stimulus ekonomi di bidang UMKM pastinya membuat jengkel Jokowi," ucap dia.
Kendati demikian, tak dimungkiri kalau dari pidato Jokowi di hadapan para menteri bisa juga sebagai upaya membangun persepsi positif di publik terutama menjadi panggung depan narasi keseriusan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi. Gun Gun menyebutnya manajemen kehormatan Jokowi dalam menjaga citra dan reputasinya sebagai presiden yang memerintah.
Baca Juga: Genoa vs Juventus di Serie A: Ulasan Lengkap, Prediksi, Statistik, dan Peluang
"Kalau bacaan lebih ke dalam sangat mungkin juga ini menjadi sinyal soal relasi kuasa terutama menyangkut komposisi kebinat. Sebut saja, presiden memang punya hak untuk melakukan reshuffle kapan pun yang dia maui terutama saat para menterinya tidak perform bagus dalam menunjang kinerja kabinetnya," ujar dia.
Oleh karena itu jangan sampai pidato ini hanya sekadar menjadi drama panggung depan. Marahnya Jokowi mesti diikuti dengan indicator penilaian kinerja para menteri dan diselaraskan dengan matriks kebutuhan pemerintah Jokowi periode kedua terutama sekali dalam rangka
mengatasi problem multidimensi akibat pandemi.
"Pernyataan presiden tidak berhenti hanya sekadar gimik, butuh tindak lanjut substansi pesannya yakni perbaikan kinerja para menteri. Pernyataan Jokowi ke dalam memastikan rentang kendali. Ke luar Jokowi sedang membangun persepsi bahwa pemerintahannya serius menangani pandemi," ujar dia.
Baca Juga: Australia Habiskan Dana Rp 13,3 Triliun demi Keamanan Siber
Lagi pula menyangkut reshuffle, Jokowi bukan kali ini saja melakukannya. Di periode pertama kepemimpinannya, Jokowi melakukan empat kali reshuffle. Reshuffle pertama dilakukan Agustus 2015 artinya 10 bulan setelah proses pelantikan dirinya sebagai Presiden. Reshuffle
kedua 27 Juli 2016. Dan reshuffle ketiga Januari 2018 serta yang keempat pada Agustus 2018.
"Pernyataan reshuffle sendiri menurut saya itu menjadi prakondisi. Melihat reaksi para menteri dan juga publik. Jadi sangatlah mungkin jika Jokowi mempertimbangkan reshuffle di waktu-waktu dekat apalagi itu hak prerogatifnya," ujar dia.***