PIKIRAN RAKYAT - Komisi VIII DPR menyoroti banyaknya masalah dalam penyaluran bantuan sosial kepada warga dampak Covid-19 yang terkesan tumpang tindih dan data yang acak-acakan.
Hal ini menyebabkan penyaluran bantuan sosial menimbulkan masalah di lapangan sampai kepala desa diprotes warga yang menagih adanya bantuan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat kunjungan kerja penyaluran bantuan dampak Covid-19 di rumah dinas Bupati Bandung Dadang M. Naser, Selasa sore 30 Juni 2020. Kunjungan diikuti anggota Komisi VIII DPR yakni Ina Ammania, John Kennedy Azis, Itje Dewi Siti Kuraesin, Jefry Romdony, Nurhadi, danSatori.
Baca Juga: Sempat Berjuang Pertahankan Rumah Tangga, Laudya Cynthia Bella: Kami Hanya Sampai di Sini
"Beberapa kali kami rapat dengan Mensos, Menag, Menteri Desa, dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun di lapangan memang banyak masalah yang ditemukan," kata Tubagus Ace.
Dia menambahkan, bantuan sosial dari berbagai pintu baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bahkan desa dengan besaran yang berbeda-beda.
"Misalnya dari pemerintah pusat Rp600.000/bulan, sedangkan dari provinsi Rp400.000 dan dari kabupaten/kota Rp200.000. Karena besaran bantuan yang berbeda dengan penerima berbeda sehingga terjadi kecemburuan di masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Bisa Jadi Peluang Industri Pelayaran, Ini Strateginya
Selain itu, persoalan dari data yang tak mengalami pemutakhiran dengan alasan kabupaten/kota tak memiliki anggaran.