PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi degradasi penegakan hukum yang terjadi di Indonesia setelah sebelumnya anggota Polri terlibat sejumlah kasus mulai dari pembunuhan hingga peredaran narkoba dan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) menjadi tersangka kasus suap.
Menurut dia, tidak ada institusi yang sempurna karena yang menjabat di dalam institusi tersebut bukan mesin melainkan manusia. Meski begitu, baik Polri dan MA telah melakukan perbaikan-perbaikan di internalnya masing-masing sehingga upaya ini harus dihargai.
“Saya pikir di setiap institusi sama bahwa tidak ada yang sempurna karena ini isinya orang bukan mesin,” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 15 November 2022.
Lebih jauh, Dasco menyebut DPR telah berupaya keras melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap Hakim Agung salah satunya dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Baca Juga: DPR: Usulan Pasal Rekayasa Kasus Brepotensi Tak Diakomodir di RKUHP
DPR kata dia juga bisa mencabut uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim Agung yang dinilai tidak memenuhi persyaratan. Kata dia upaya itu juga pernah dilakukan.
Meski begitu, Dasco meminta masyarakat untuk tidak merendahkan MA sebagai institusi penegak hukum di Indonesia. Kalau pun ada satu dua orang di dalamnya yang tersandung kasus, yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana bersama-sama mendorong supaya MA melakukan evaluasi secara menyeluruh di internalnya.
“Marilah kita jangan underestimate kepada MA yang juga pada saat ini juga serius memperbaiki kinerjanya,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengkritik keras MA setelah terdapat Hakim Agung ditetapkan tersangka kasus suap.