PIKIRAN RAKYAT - Amnesty International Indonesia menilai kondisi HAM tahun 2022 menjadi yang tersuram.
Pasalnya, kebebasan sipil semakin menyusut, terutama saat disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru paa 6 Desember 2022.
Dengan pengesahan KUHP yang baru, Amnesty menilai itu menjadi pembuktian negara tidak serius melindungi HAM dalam negeri.
Tak hanya itu, negara juga telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia dalam bidang pemajuan dan penghormatan HAM.
"Kami memantau situasi HAM sepanjang tahun 2022. Ada berbagai kebijakan dan tindakan negara yang menggerus kebebasan sipil, penanganan setengah hati atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM baru dengan keterlibatan aparat keamanan negara yang berakhir dengan impunitas. Dan parahnya, di akhir tahun kita justru disuguhi sebuah undang-undang pidana yang menambah suram masa depan HAM di Indonesia," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Baca Juga: PBB: KUHP Indonesia Baru Ancam Privasi, Pers, dan Hak Asasi Manusia
Amnesty menilai KUHP yang baru berpotensi menghilangkan kekhususan asas retroaktif yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
“Pasal-pasal yang bertentangan dengan prinsip HAM internasional, di antaranya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, penghinaan terhadap pemerintah yang sah, penyiaran berita bohong, pasal penyelenggaraan aksi tanpa izin, penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara, dan pencemaran nama baik,” kata Usman.
“Pemerintah Indonesia boleh saja membangga-banggakan pencapaian bidang HAM di depan forum internasional, tapi fakta di lapangan berkata lain," kata Usman lagi.