PIKIRAN RAKYAT - Komisi III DPR RI menyoroti kebobrokan Rumah Tahanan Salemba yang diungkap eks Tapol Papua Surya Anta. Salah satu komentar muncul dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
Kepada wartawan, Senin 13 Juli 2020, Hinca menyebut pengakuan Surya mesti dicek kebenarannya. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly harus turun ke bawah. Jika betul begitu, maka Menkumham harus bertanggung jawab.
"Saya minta Menkumham langsung sidak, dan atasi masalahnya. Periksa semua aparat di situ, bila benar dan salah harus segera ditindak diperbaiki," kata Hinca.
Baca Juga: Bantah Raffi Ahmad Main Tangan, Nagita Slavina: Emak Bapak Gue Aja Nggak Pernah Mukulin
Hinca tak memungkiri masih ada sejumlah permasalahan dalam manajemen lembaga pemasyarakatan, salah satunya kelebihan kapasitas. Dia menyebut hal itu terjadi karena banyaknya pelaku tindak pidana ringan yang diseret ke penjara.
“Selain itu, penegak hukum lebih sering memenjarakan dibanding merehabilitasi pengguna narkotika. Sekitar 70 persen napi berasal dari kasus narkotika,” ucap dia.
Hinca mengungkap kelebihan kapasitas lapas berdampak pada sejumlah hal. Mulai dari tidak layaknya lapas, kerusuhan, sampai praktik peredaran narkotika. Dia berharap Yasonna segera membenahi manajemen lapas dengan sejumlah catatan tersebut, terutama selama Yasonna diberi kesempatan menjabat Menkumham.
Baca Juga: Suzuki Perpanjang Masa Berlaku Perlindungan Mobil Konsumen, Hingga 5 Tahun
"Saya melihat raut ketidaknyamanan para penghuni yang bukan disebabkan oleh penyesalan dari kejahatannya, melainkan karena kondisi lapas yang penuh sesak dan jauh dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Menkumham harus terus-menerus mencari terobosan baru. Untuk itulah ia diberi mandat dan kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk periode keduanya," ucapnya.