PIKIRAN RAKYAT - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta kebijakan pangan pemerintah bertumpu di atas prinsip kesejahteraan petani, bukan konsumen.
Soalnya, apabila petani sejahtera, maka konsumen pastinya sejahtera dan negara juga akan ikut sejahtera.
"Prinsip menempatkan kesejahteraan petani sebagai titik tumpu kebijakan ini, belum kita lihat," kata Ketua Umum HKTI, Fadli Zon dalam catatan akhir tahunnya, seperti dilansir Antara, Minggu 1 Januari 2023.
Hal ini, kata Fadli Zon, bisa dilihat dari ketetapan HPP (harga pembelian pemerintah) untuk gabah atau beras yang belum pernah direvisi dalam dua tahun terakhir.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Dengan Internet dan Teknologi, Petani Milenial akan Jadi Teladan Generasi Baru
Padahal, setahun terakhir, Indonesia tengah menghadapi isu inflasi. Fadli Zon mengatakan, sebelum Permendag 24 Tahun 2020, pemerintah juga sebelumnya tidak pernah merevisi HPP selama lima tahun penuh.
Menurut HKTI, HPP adalah instrumen penting yang bisa mendongkrak kesejahteraan petani.
”Sebab, HPP menjadi acuan pihak swasta dalam membeli gabah dan beras petani,” ujarnya.
HPP yang berlaku saat ini, kata dia, adalah Rp8.300 per kilogram beras dengan kualitas kadar air paling tinggi 14 persen, butir patah paling tinggi 20 persen, kadar menir paling tinggi 2 persen, dan derajat sosoh paling sedikit 95 persen.