PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah enggan berkomentar banyak soal protes terhadap Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja.
Hal itu diungkapakan Menaker Ida di sela acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak yang digelar di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Januari 2023.
"Kalau soal itu, saya nahan dulu, deh, cukup deh,” kata dia.
Kendati tak mau menanggapi lebih jauh terkait gerakan protes dan kritik atas Perppu Cipta Kerja, Ida menegaskan bahwa proses pemerintah dalam pengesahannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya instrumen pemerintah terkait perumusan Perppu Ciptaker telah menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dari berbagai pihak.
Baca Juga: Soal Efek Pencabutan PPKM, Jokowi: Baru Aja Seminggu, Dua Minggu, Nanti Kelihatan di Februari
"Sebelum kita mengeluarkan Perppu, pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi dan serap aspirasi di berbagai kabupaten/kota," katanya.
Dia melanjutkan, sosialisasi aturan ini juga dilakukan transparan dan telah melalui proses panjang di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan kata lain, aturan tak sekonyong-konyong diresmikan. Alih-alih sah secara sepihak seperti yang dituduhkan publik, kata Ida Perppu Ciptaker melibatkan seluruh pemangku yang berkepentingan.