PIKIRAN RAKYAT - Devi Athok Yulfitri masih mencari keadilan untuk dua putrinya yang tewas karena tragedi Kanjuruhan. Devi menghubungi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kepanjen untuk mencari penasihat hukum.
Imam Hidayat, penasihat hukum Devi menolak laporan model A yang dibuat oleh petugas yang terimbas tragedi Kanjuruhan karena menurutnya penuh rekayasa. Oleh karena itu, ia mengajukan laporan B yang dibuat oleh keluarga korban Kanjuruhan, salah satunya Devi.
Namun pada pekan lalu, Reskrim Polsek Kepanjen menyatakan laporan tidak bisa naik status dari penyelidikan dan penyidikan karena masalah alat bukti.
Baca Juga: Biografi Rasmus Paludan, Pembakar Al-Qur'an dan Pendiri Partai Anti-Islam Stram Kurs
“Kalau menunggu bukti proses model B ini naik ke penyidikan, bukti apa lagi? Yang mati sudah jelas 135, saksi banyak, kemudian jejak digital luar biasa, ratusan mungkin ya. Artinya saya melihat bahwa kerja-kerja polisi ini amatiran,” ujar Imam.
Dia menjelaskan, yang dimaksud amatiran adalah tidak serius menangani perkara dan tidak mencerminkan pro justitia. Menurutnya, penanganan kasus ini hanya menyesuaikan dengan selera polisi.
Imam menjelaskan, Devi menerima tekanan dan intimidasi saat mengajukan autopsi. Akhirnya, pengajuan autopsi dibatalkan.
“Pada saat pembatalan, lucunya itu ada mantan komisioner Komnas HAM ikut jadi aktor bagaimana kemudian Mas Devi ini membatalkan permohonan autopsi. Ketuanya, Si Anam (Mohammad Choirul Anam). Kemudian, karena dia membatalkan akhirnya kita mengajukan perlindungan melekat ke LPSK,” ucap Imam.
Beruntung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mampu melindungi dengan baik sehingga Devi kembali berani dan mau mengajukan autopsi kembali. Saat ekshumasi pada 5 November 2022, keluarga, penasihat hukum, dan LPSK dilarang masuk karena dikhawatirkan mengganggu prosesnya.