PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menentukan tanggal pertemuan dengan Pemda Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusul masih tegangnya perdebatan soal kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 WITA bagi siswa SMA.
Kapuspen Kemendagri Benny Irwan membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan akan bertandang ke NTT. Namun dia punya harapan pertemuan ini dapat terselenggara dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat pertemuan pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera terlaksana," ujar Benny dalam siaran pers pada Kamis, 2 Maret 2023.
Benny menjelaskan, Kemendagri menunggu waktu yang tepat sambil memantau dinamika diterapkannya kebijakan hasil usulan Gubernur NTT tersebut. Terutama dengan timbulnya kontroversi, Benny memastikan pihaknya menyimak seksama dahulu perkembangan polemik ini.
Baca Juga: Wamenkumham Enggan Komentari Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu: Belum Miliki Kekuatan Hukum Tetap
Sembari menunggu, Kemendagri telah membangun koordinasi dengan kementerian sektor terkait untuk bahu membahu dan berembuk soal implementasi kebijakan ini bersama jajaran Pemda NTT.
"Saat ini, masih tunggu waktu. Karena pada saat yang sama pemerintah daerah (Pemda) dan stakeholder terkait tengah membahas kebijakan ini secara internal," ujar dia.
DPRD NTT Bongkar Intimidasi Hukum di Balik Kebijakan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) membongkar adanya intimidasi pada penerapan peraturan aktivitas sekolah di NTT yang dimulai pukul 5.00 WITA atau 5 pagi.
Yunus menemukan informasi dari lapangan, soal munculnya sejumlah pesan ancaman yang tersebar di WhatsApp grup terkait aturan masuk sekolah mulai pukul 5 pagi. Salah satunya guru dan kepala sekolah SMA/SMK diminta mengikuti aturan tersebut jika tak ingin dijatuhi sanksi mutasi.