PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus membenarkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas telah berkomunikasi dengan DPR terkait tenaga honorer. Namun ia mengungkapkan belum ada pembahasan secara intens dan spesifik.
"Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan. Tapi betul memang Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK," kata Guspardi dalam keterangannya, Rabu 8 Maret 2023.
Menurutnya, Menpan RB sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI harus mempunyai skema yang jelas sebagai jalan tengah kebijakan dalam menangani tenaga honorer yang akan dihapus keberadaannya di pemerintah pusat maupun daerah.
"Kita akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023," ujar Politisi PAN itu.
Baca Juga: Google Doodle Hari Ini: Peringati Hari Perempuan Internasional 2023 'Women Supporting Women'
Guspardi menekankan jumlah tenaga honorer menurut data terakhir Menpan RB mencapai 2,3 juta di mana sebagian besar tersebar di Pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia. Untuk itu dia meminta agar pendataan dan penanganan tenaga honorer atau non ASN secara keseluruhan harus objektif dan jelas.
"Bagaimana status tenaga honorer setelah 2023, hingga sumber dana penggajiannya. Hal ini penting supaya tidak ada satu pun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati pemerintah," ujarnya menerangkan.
Kemudian, Guspardi juga berharap kepada KemenPAN-RB melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait memfinalisasi opsi yang akan diambil pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia. Terutama masalah penggajian yang menyangkut anggaran.
Menurutnya, perlu secara seksama dibahas bersama Kementerian Keuangan. Supaya nantinya ketika sudah ditentukan kebijakan yang diambil Menpan RB.