PIKIRAN RAKYAT – Di antara persoalan pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertubi-tubi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk sesegera mungkin menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022.
Hal ini, kata Jokowi menjadi krusial karena pajak merupakan sumber bagi segala jenis pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Kita harapkan wajib pajak segera menyampaikan SPT nya paling lambat 31 Maret 2023. Kenapa, penerimaan negara dari pajak kita harapkan nanti kita pakai untuk subsidi BBM, listrik, pupuk, dana desa, bantuan sosial, untuk bangun jalan, bangun pelabuhan, dan memperbaiki jalan,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan sekaligus memberikan perintah kepada Dirjen Pajak Suryo Utomo supaya meningkatkan pelayanan terkait perpajakan.
"Presiden juga mengingatkan batas akhir penyerahan SPT, dan juga mengingatkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada WP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kepada wartawan, Kamis, 9 Maret 2023.
Bey melanjutkan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan setiap tahunnya rutin meminta kepada Jokowi untuk menyosialisasikan penyerahan SPT. Presiden, kata Bey, lantas berkunjung langsung ke kantor Pajak untuk memeriksa situasi pelayanan publik di sana.
"Kalau biasanya Presiden mengisi SPT secara elektronik di Istana Merdeka Jakarta, tahun ini mengunjungi KPP Pratama Surakarta untuk melihat langsung aktivitas di kantor Pajak jelang 31 Maret 2023. Presiden ingin tahu juga kenapa masih ada masyarakat yang mengurus SPT ke kantor pajak, bukan secara elektronik," ujar Bey.
Baca Juga: Bukan Rafael Alun Trisambodo atau AG, Mario Dandy Sering Tanyakan Kondisi David di Rumah Sakit