PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki semangat untuk memberantas korupsi yang sama dengan dirinya. Keterangan tersebut disampaikan Mahfud MD saat jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam pada Jumat, 10 Maret 2023.
Adapun, hal itu dikatakan oleh Mahfud MD setelah melakukan pertemuan dengan jajaran Kemenkeu guna memutakhirkan informasi antar satu sama lain terkait dengan temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD didampingi oleh Deputi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh hadir mewakili Kemenkeu.
"Saya dengan Menteri Keuangan itu sangat dekat, punya semangat yang sama, kalau tidak bisa dibilang sama persis, hampir sama. Itu punya semangat memberantas korupsi," kata Mahfud MD, dikutip pada Sabtu, 11 Maret 2023.
Baca Juga: Satu Keluarga asal Rusia Ditangkap di Bali, Imigrasi: Mereka Hindari Wajib Militer
Mahfud MD mengatakan jika Sri Mulyani kerap memperlihatkan semangatnya untuk memberantas korupsi dalam beberapa kesempatan. Hal itu pun terlihat dalam berbagai kebijakan hingga sejumlah laporan yang disampaikan ketika sidang Kabinet Indonesia Maju.
"Saya juga mendukung itu dan selalu berbicara, selalu memberi tanda-tanda senyum bahwa itu cocok gitu, kalau ada pembicaraan yang sangat keras, karena kami punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi," ucapnya.
Oleh karenanya, Mahfud MD menyatakan jika temuan transaksi mencurigakan yang dikemukakan berdasarkan pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK itu merupakan langkah yang sejalan dengan harapan serta dukungannya untuk Sri Mulyani.
Baca Juga: Pelaku UMKM di IKN Bisa Dapat Tarif Pajak Penghasilan Nol Persen
Mahfud MD pun menyebutkan jika ia memiliki rencana untuk menggandeng aparat penegak hukum, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri untuk bersama-sama mengusut temuan transaksi mencurigakan tersebut sembari memberi batas waktu agar proses pengusutan tidak terhenti atau tertahan.