PIKIRAN RAKYAT - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berharap agar pemerintah dan para aparat keamanan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan kepada setiap tenaga kesehatan (nakes) yang saat ini bekerja di daerah rawan konflik dan terpencil.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PB IDI, Moh. Adib Khumaidi dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin, 13 Maret 2023.
“Salah satu kendala dalam pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemerintah Pusat maupun daerah bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah terpencil dan wilayah konflik,” katanya.
Permintaan tersebut imbas dari kasus kematian Dokter Spesialis Paru dr. Mawartih Susanti, SpP, di Nabire, Papua. Sehingga, menurutnya hal itu menjadi sebuah alarm bagi pihak pemerintah, terkait para tenaga kesehatan yang hingga kini masih menghadapi kendala seperti jaminan keselamatan dan keamanan, infrastruktur akses yang kurang memadai, akibatnya belum dapat bertugas secara maksimal.
Baca Juga: Police Launch an Investigation into the Incident of the Trigana Airplane Shooting in Dekai Papua
Kematian dr. Mawartih sangat disayangkan, sebab dari data yang disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, di antara 1.424 dokter spesialis paru di seluruh Indonesia, jumlah Dokter Spesialis Paru untuk Indonesia Timur hanya terdapat kurang lebih 50 orang dokter.
Selain itu, Adib juga menilai bahwa perbaikan infrastruktur akses yang baik antara suatu daerah menuju fasilitas kesehatan sangatlah dibutuhkan, agar para nakes dan seluruh masyarakat setempat dapat mengakses layanan serta fasilitas kesehatan dengan layak.
“PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia. Namun, kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah,” tuturnya.