PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tanggapi soal gelombang demonstrasi penolakan dari mahasiswa maupun buruh usai pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
"Ya biar aja mana ada di sini undang-undang tidak ditolak," kata Mahfud MD di Sekolah Partai PDI-Perjuangan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Maret 2023.
Bagi Mahfud, hal yang wajar jika masih terdapat penolakan. Lantaran menurutnya, semua sudah didasari oleh konstitusi maupun undang-undang pemilu yang berlaku.
"Semua undang-undang ada yang menolak ada yang mendukung, itu biasa ada yang menolak itu silakan tolak. Enggak apa-apa itu bagus," tuturnya memungkasi.
Baca Juga: Cara PKS Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, Walkout Saat Rapat Paripurna DPR RI
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU).
Pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023.
Wakil Ketua Badan Legislatif atau Baleg DPR RI, M. Nurdin menyatakan dari sembilan fraksi partai politik, dua di antaranya yakni Demokrat dan PKS tidak setuju Perppu Ciptaker disahkan menjadi UU.
"Rapat panjang pada 15 Februari 2023 serta raker dalam pengambilan keputusan hasil pembicaraan tingkat I rapat kerja pengambilan keputusan tentang penetapan Perppu Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan mini fraksi pembahasan RUU sebagai berikut 7 fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi PPP. Menerima hasil kerja panja untuk disetujui dalam UU," ujar Nurdin.***