PIKIRAN RAKYAT – Larangan bukber dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata merupakan imbas dari fenomena pejabat pamer harta yang kini sedang marak diperbincangkan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan larangan itu hanya berlaku bagi pejabat dan pegawai pemerintahan, bukan untuk masyarakat umum.
Seperti diketahui, surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet (Seskab) tuai atensi. Meluruskan banyaknya publik yang salah tangkap arahan Jokowi, Pramono Anung menekankan sasaran surat itu hanya tertuju pada para menteri/pejabat pemerintahan.
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama bahwa (larangan) buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko (menteri koordinator), para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono, dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 24 Maret 2023.
Baca Juga: Dokter Gigi Tips Menjaga Mulut Tetap Segar Selama Berpuasa
Poin kedua, lanjut Pramono yang kerap dipanggil Pram itu mengatakan larangan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dengan demikian publik sangat diperbolehkan jika hendak menggelar buka puasa bersama.
Dia melanjutkan, poin ketiga yang tak kalah penting untuk diluruskan adalah, tujuan sebenarnya Jokowi mengeluarkan arahan tersebut. Ia mengungkap latar belakang pelarangan bukber ada kaitannya dengan sorotan sangat tajam dari masyarakat untuk para pejabat pemerintah saat ini.
Satu demi satu sikap hedonis aparatur sipil negara (ASN) yang notabenenya punya jabatan di lembaga pemerintah dikuliti masyarakat di media sosial. Kerap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak mengklarifikasi harta yang bersangkutan, setelah sosoknya habis dikorek.
Oleh sebab itu, Pram mengungkapkan inti dari larangan ini adalah perintah kesederhanaan dari Presiden.
Baca Juga: Jangan Makan Mi Instan Saat Sahur, Ahli Gizi Beberkan Penyebabnya