PIKIRAN RAKYAT - Keluarga David Ozora (17) menutup rapat-rapat 'pintu' diversi yang mungkin saja bisa dilakukan pada kekasih Mario Dandy Satrio (20), AG (15), sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum. AG sendiri sebelumnya memiliki peluang untuk diversi karena usia yang masih muda dan tidak melakukan kekerasan secara langsung pada korban.
Namun pada Selasa, 21 Maret 2023, Kajari Jakarta Selatan, Syarief Sulaeman Ahdi mengumumkan bahwa surat terkait penolakan diversi telah disampaikan oleh keluarga korban, sehingga tak ada lagi jalur damai bagi AG.
"Jadi sudah ada surat resmi sehingga sudah kita lalui dan itu sudah kita nyatakan tidak ada diversi," kata Syarief kepada wartawan di Kejari Jaksel, Selasa, 21 Maret 2023.
Karena keputusan itu, perkara AG kemudian dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan ke PN Jaksel, lebih cepat dari miilk Mario Dandy dan tersangka lainnya, Shane Lukas (19).
Baca Juga: Syarat Daftar Angkut Motor Gratis Lebaran 2023 dari Kemenhub, Lengkap dengan Link Pendaftaran
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan pihaknya tidak akan mengabaikan UU Perlindungan Anak yang dijadikan acuan dalam penindakan kasus AG.
“Tentu penyidik dalam tahap ini mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian juga Undang-Undang sistem peradilan anak yang memiliki kekhususan batas waktu tertentu, lebih cepat dari pada sistem peradilan umum atau yang dikenakan kepada orang dewasa,” katanya pada Kamis 23 Maret 2023.
Apa Itu Diversi?
Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Singkatnya diversi bisa disebut jalur penyelesaian masalah dengan cara 'kekeluargaan'.
Dalam diversi, korban atau diwakili keluarganya, dan anak yang berkonflik akan dipertemukan untuk melakukan musyawarah. Adapun tujuan dari diversi antara lain tercipta perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.