/photo/2023/03/01/1036011352.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Rafael Alun Trisambodo menegaskan dia tidak akan kabur ke luar negeri, di tengah proses pemeriksaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menekankan akan kooperatif menjalani proses hukum saat ini.
"Tidak benar kabar soal itu (kabur ke luar negeri). Saya selalu hadir saat diminta keterangan oleh KPK dan Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan untuk mengklarifikasi harta saya," kata Rafael Alun Trisambodo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 25 Maret 2023.
Dia kembali diperiksa KPK pada Jumat, 24 Maret 2023, untuk memberikan klarifikasi soal harta kekayaannya. Pemeriksaan tersebut merupakan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan pada Rabu, 1 Maret 2023 terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Safe Deposit Box, Salah Satu Metode Rafael Alun Sembunyikan Harta Kekayaan
Dalam keterangannya, Rafael Alun Trisambodo juga menyatakan keberatan soal tudingan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadapnya. Dia menegaskan, selalu melaporkan kepemilikan harta dan sumber pendapatan serta dapat menjelaskan asal usul perolehan harta tersebut.
Menurutnya, keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening konsultan pajak karena diduga membantunya melakukan TPPU adalah tak berdasar. "Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?," tutur Rafael Alun Trisambodo.
Tidak hanya itu, dia juga mengaku heran dengan penyelidikan terhadap harta kekayaannya. Pasalnya, dia mengaku selalu melaporkan harta kekayaan sejak 2011, dan sudah beberapa kali diklarifikasi mengenai asal muasal hartanya, baik oleh KPK pada 2016 dan 2021 serta Kejaksaan Agung pada 2012.
Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Detik-Detik Safe Deposit Box Rafael Alun Ketahuan
Rafael Alun Trisambodo juga mengatakan tidak ada penambahan kekayaan sejak 2011 dan penambahan nilai kekayaannya adalah karena peningkatan nilai jual objek pajak. "Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan," ucapnya.
Rafael Alun Trisambodo mengatakan, dia perolehan harta yang dimiliki sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak tahun 2002. "Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program Tax Amnesty tahun 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah" ujarnya.