PIKIRAN RAKYAT - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memutuskan untuk mengurangi layanan bus gratis bagi pengguna kereta komuter secara bertahap. Sebagai gantinya, BPTJ akan meningkatkan layanan bus Jabodetabek berskema jemput bola untuk mengakomodir pengguna kereta komuter yang memiliki kemampuan finansial lebih memadai.
Kepala BPTJ Polana B Pramesti menuturkan, layanan bus gratis pada awalnya diberikan sebagai upaya untuk menangani fenomena penumpukan kereta komuter pada waktu tertentu khususnya di wilayah Bogor.
Dalam menangani permasalahan tersebut, bus gratis disediakan setiap Jumat sore dan Senin pagi sejak Mei 2020. Namun, dalam perjalananya, perlu ada evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif agar terwujud solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan tersebut.
Baca Juga: Menganggur Sejak November Lalu, Mauricio Pochettino Buka Peluang Kembali ke Eropa
Polana menyebut, evaluasi sudah dilakukan melibatkan berbagai pihak seperti pakar transportasi. Mereka juga telah memetakan karakteristik pengguna kereta komuter. Hasil pemetaan tersebut dijadikan landasan bagi BPTJ untuk menyusun kebijakan yang lebih menyeluruh, serta mempertimbangkan lamanya masa pandemi.
Hasil pemetaan yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat pengguna kereta komuter cukup beragam mulai dari kalangan status sosial ekonomi bawah hingga status sosial ekonomi menengah. Mereka yang berasal dari status sosial ekonomi bawah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sarana transportasi kereta komuter karena harga tiket yang terjangkau bagi mereka.
Sementara itu ternyata terdapat juga pengguna kereta komuter dari kalangan status sosial menengah yang mau dan mampu memanfaatkan layanan komuter selain kereta komuter dengan harga tiket yang lebih tinggi, asal sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
Baca Juga: LIPI Kembangkan Imunomodulator, Suplemen Herbal Asli Indonesia untuk Pasien Covid-19
"Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodir kondisi dan kepentingan mereka semua, sehingga pada masa pandemi ini jika terpaksa melakukan aktivitas mereka dapat mengakses layanan transportasi yang memadai dengan penerapan protokol kesehatan," urai Polana, Senin 3 Agustus 2020.