/photo/2019/12/11/1606581760.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) kembali menjadi sorotan, kali ini khususnya di bidang keamanan negara.
Kritikan datang dari Setara Institute. Di mana mereka mengkritik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme.
Rancangan Perpres tersebut dinilai Setara jika disahkan akan menjadi sebuah kemunduran dalam reformasi sektor keamanan.
Baca Juga: Kasus Positif Sudah Melebihi 18 Juta, WHO: Mungkin Tak akan Ada 'Peluru Perak' untuk Lawan Corona
"Sebelumnya, pelibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil dan impunitas dari tuduhan pelanggaran HAM berat dalam banyak kasus, juga menjadi penanda kemunduran reformasi sektor keamanan yang mencemaskan," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.
Menurut Hendardi, dengan adanya Perpres itu, TNI jadi leluasa menangkal, menindak, dan memulihkan tindak pidana terorisme. Kemudian juga, menurutnya, bisa bebas mengakses APBD atas nama terorisme, termasuk bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan manakala TNI keliru dalam melakukan penindakan tindakan terorisme.
Baca Juga: Ikuti Jejak Michael Jordan, David Beckham Segera Garap Film Perjalanan Hidupannya
"Kepemimpinan Jokowi justru terus menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilege pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas," ujar Hendardi seperti pernah ditayangkan di Warta Ekonomi pada artikel "Kelewat Manjakan TNI, Jokowi Jadi Pemimpin Terlemah," bersumber dari Viva.
Jokowi-Ma'ruf, katanya, merusak desain TNI dan Polri sebagaimana amanat reformasi, yakni meletakkan TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai instrumen menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan menegakkan hukum.