kievskiy.org

Dukung Pengusutan Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Benny K Harman: Jangan Berhenti di Rafael Alun

Politisi Benny K Harman.
Politisi Benny K Harman. /Antara/Wahyu Putro A Antara/Wahyu Putro A

PIKIRAN RAKYAT – Meski sempat saling berpeda pendapat terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun, Benny K Harman akhirnya satu suara dengan Menkopolhukam Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikannya setelah rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI, Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK.

Benny K Harman berharap kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu tak direduksi ke permasalahan lainnya. Terutama terkait perbedaan daya yang sempat terjadi antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, Benny K Harman mendesak agar pemerintah fokus untuk mengusut tindap pidana pencucian uang (TPPU) yang telah disebut-sebut oleh Mahfud MD dan PPATK. Dia mendesak Mahfud MD membongkar aliran uang yang dicurigai oleh PPATK, terutama di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bukan hanya soal pemilahan data.Yang diungkapkan Pak Mahfud di DPR RI mengenai kejahatan pencucian uang senilai Rp 349 T di Kemenkeu itu harus dibongkar tuntas.Jangan direduksi ke soal beda tafsir data tapi praktik money laundring di Kemenkeu itu lah yg harus dibuat jelas dan terang.Siapa pelakunya dan uangnya mengalir ke mana saja.#RakyatMonitor#” katanya dalam cuitan pada 31 Maret 2023.

Baca Juga: Benny K Harman Ingin Mahfud Blak-blakan: Tunjuk Hidung, Siapa Pelakunya, Uangnya ke Mana

Benny bahkan berharap kasus TPPU yang disebut-sebut oleh Mahfud MD dan PPATK bisa diungkap semua pelakunya. Dia berharap kasus tersebut tak hanya berhenti di kasus eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Pengungkapan kejahatan pencucian uang sebesar Rp349 T di Kemenkeu itu harus diusut tuntas.Jangan merasa puas apalagi berhenti di Rafael Alun,” ucap Benny.

Menurutnya, jumlah transaksi mencurigakan Rp349 triliun bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga perlu dikawal oleh banyak pihak agar kasusnya tak menghilang begitu saja.

Ini kejahatan terbesar abad ini.Menurut Mahfud, data yg diungkap Menkeu di Rapat Komisi XI DPR banyak keliru dan salahnya. Harus dikawal ketat agar kejahatan ini tidak menguap begitu saja,” katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat