PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI Partai Demokrat Benny K Harman menantang Menkopolhukam untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Perpu Perampasan Aset. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 29 Maret 2023, usulan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD.
Namun usulan Mahfud MD tersebut sempat ditolak oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Menurutnya, pihak yang berhak memutuskan hal tersebut adalah ketua umum partai.
Pada cuitannya di Twitter, Benny K Harman menyebutkan jika Presiden Jokowi memiliki kuasa untuk mengeluarkan Perpu. Jika presiden sudah mengeluarkan perpu, maka DPR disebut tinggal meneruskannya sajak.
“Soal UU Perampasan Aset? Jika memang Presiden Jokowi memandang UU Perampasan Aset itu penting sebagai solusi utk mengatasi masalah korupsi, Presiden Jokowi bisa keluarkan Perpu,” ucap Benny K Harman.
Baca Juga: Benny K Harman Tantang Mahfud MD Desak Jokowi Terbitkan Perpu Perampasan Aset: Mau? Berani?
Benny mencontohkan Perpu Cipta Kerja yang diajukan oleh presiden. Bahkan menurutnya perpu tersebut tak penting, namun bisa dibahas dan dikini menjadi Undang-Undang.
“Yang tdak penting seperti Perpu Cipta Kerja saja diterbitkan, apalagi Perpu terkait perampasan aset.Mohon Menkopolhukam beritau Presiden Jokowi segera terbitkan Perpu Perampasan Aset.Mau?Berani?” katanya.
Beda tanggapan anggota DPR RI
Jika Bambang Pacul mengaku tak bisa memutuskan lantaran harus mendapat mandapat dari pemimpin partai terlebih dahulu. Maka berbeda dengan keterangan Arsul Sani dan Nasir Djamil.
Menurut Arsul Sani, pihak DPR bersedia mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, jika memang sudah ada draft dari pemerintah. Menurutnya, suatu undang-undang adalah inisiatif dari pemerintah.