PIKIRAN RAKYAT – Satuan tugas (Satgas) bentukan Menko Polhukam Mahfud MD ramai ditolak Komisi III DPR RI. Anggota dewan meminta beberapa pihak untuk dikeluarkan dari tim, sehingga tujuan supervisi kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun itu dapat dicapai dengan efektif.
Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU itu membentuk satgas dengan jajaran anggota antara lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Kejaksaan Agung, BIN, dan Kementerian Polhukam.
Riuh penolakan itu terjadi ketika berlangsungnya rapat Komisi III DPR RI dengan Mahfud, Menteri Keuangana (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2023.
Baca Juga: Jalankan Penugasan, Sistem Distribusi LPG 3 kg Tepat Sasaran Telah Diujicoba Sejak Tahun Lalu
Sebagian besar anggota Komisi III DPR RI yang bersuara dalam forum menyampaikan keberatannya terhadap komposisi anggota Satgas. Anggota dari Fraksi Golkar, Supriansa misalnya, menilai Direktorat Bea Cukai seharusnya tidak lagi dilibatkan.
Menurut Supriansa, Mahfud sudah melibatkan banyak penegak hukum, antara lain KPK, kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga tanpa pihak kepabeanan pun, kata dia, penegak hukum sudah bisa bergerak cepat memproses kasus.
"Kirim sebanyak-banyaknya yang bisa mendukung semua data-data sehingga aparat penegak hukum langsung melakukan penyidikan. Bukan lagi di bea cukai pak. Tetapi langsung apakah di KPK, apakah di kepolisian atau di kejaksaan. Kita langsung ke sana," ucap dia.
Baca Juga: Pasukan Polisi Brimob Jaga Ketat Rumah Bos Kapal Api karena Diduga Belum Bayar THR Karyawan
Berikutnya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman menganggap Mahfud kurang serius membongkar kasus di Kemenkeu ini sebab masih melibatkan Direktorat Bea Cukai dan Pajak yang notabenenya merupakan bagian dari pelaku transaksi. Satgas independent, kata dia, lebih dibutuhkan.