/photo/2023/04/11/1165032733.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Telah beberapa kali digelar, rapat kerja antara DPR dengan Mahfud MD dan Sri Mulyani kembali berakhir 'gantung'. Rapat yang digelar pada Selasa, 11 April 2023 sejak pukul 14.00 WIB itu harus terhenti di tengah jalan, karena terkendala beberapa alasan.
Rapat kerja terkait transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tidak selesai, lantaran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hendak pergi ke luar negeri. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD disebut memiliki agenda lain.
"Rapat kerja dengan PPATK bersama dengan Komite Kordinasi Nasional TPPU tidak selesai, karena Pak Menko ada kegiatan lain, Bu Sri Mulyani juga akan ke luar negeri," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni usai rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 11 April 2023.
Padahal, masih ada sejumlah anggota Komisi III DPR yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapatnya kepada Mahfud MD dan Sri Mulyani dalam rapat tersebut. Namun, dia mempersilakan kedua menteri itu untuk tidak memberikan tanggapan atau jawaban, karena keterbatasan waktu.
Baca Juga: Desak Komite TPPU Segera Tuntaskan Transaksi Mencurigakan Rp349 T, DPR: Bangsa Lagi Butuh Uang Segar
"Karena waktu yang sangat terbatas, Pak Menko ada kegiatan lain, Bu Menteri akan ke luar negeri, jadi Pak Menko dan Bu Sri Mulyani enggak perlu jawab," ucap Ahmad Sahroni.
Dia menuturkan, rapat pembahasan lanjutan terkait transaksi janggal di Kemenkeu akan disesuaikan lagi dengan agenda kedua menteri yang tergabung dalam Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut. "Nanti kami atur jadwal rapat selanjutnya agar teman-teman juga dapat keleluasaan menerima jawaban dari Bapak, Ibu di depan," ujar Ahmad Sahroni.
Dia pun berharap dalam rapat lanjutan mendatang, Sri Mulyani dapat memberikan data yang telah ditindaklanjuti terkait transaksi janggal di Kemenkeu. Dia mengatakan, rapat pembahasan lanjutan terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu akan digelar pada masa persidangan DPR mendatang.
"Mudah-mudahan ini rapat lanjutan, karena tadi anggota ada yang meminta bagan-bagan baru tentang hasil yang diberikan oleh Bu Menteri; mana saja hasil audit atau keuangan yang sudah diselesaikan oleh Bu Menkeu," tutur Ahmad Sahroni.