PIKIRAN RAKYAT – Australia memberikan hibah 15 unit alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai 29 juta Dolar Australia atau Rp290 miliar. Alpalhankam yang dihibahkan itu terdiri dari kendaraan taktis Armoured Personal Vehicle (APC) Bushmaster Protected Mobility Vehicle (BPMV) untuk Pusat Misi Pemeliharaan Pedamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI).
Proses penerimaan hibah alpahankam tersebut dilakukan melalui Komisi I DPR RI pada Rapat Paripurna, Kamis, 13 April 2023.
“Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dapat disetujui?” sebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco bertanya kepada peserta rapat.
Pertanyaan tersebut dijawab setuju secara serentak oleh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI. Menurut Sufmi Dasco, hibah tersebut sangat dibutuhkan TNI dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan dan pertahanan.
Baca Juga: Bahaya Korupsi Pembangunan Rel Kereta Api, Keselamatan Masyarakat Terancam
“Hibah ini memiliki spesifikasi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan operasi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PMPP TNI yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan Statement of Unit Requirement (SUR) yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bansa,” katanya dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Dia merinci 15 unit hibah dari Australia tersebut yakni 13 unit tipe tropps, satu unit tipe command, dan satu unit tipe ambulans.
“Menyetujui penerimaan hibah 15 unit taktis Bushmaster Protective Mobility Vehicle dari Pemerintah Australia untuk PMPP TNI guna mendukung dan meningkatkan kemampuan personel Satgas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD),” kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis pada Senin, 3 April 2023.
Baca Juga: Erick Thohir: 81 Juta Generasi Milenial Tak Punya Rumah
Satuan yang bernama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) merupakan unit yang berada di bawah pimpinan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Satuan ini bertujuan untuk melatih calon Pasukan Perdamaian Indonesia atau Kontingen Garuda yang akan ditempatkan di luar negeri. Sebagai negara kontributor Pasukan Perdamaian PBB, Indonesia telah mengalami banyak kendala bagi personel Pasukan Perdamaian, seperti kesulitan dalam bahasa, prosedur operasi, dan pengetahuan global.