PIKIRAN RAKYAT - Awbimax ramai dibicarakan setelah mengaku keluarganya mendapat intimidasi dan ancaman karena dirinya mengkritik pembangunan di Provinsi Lampung. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, segala bentuk intimidasi tidak boleh terjadi di Indonesia.
Hasto mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap kritik yang datang perlu direspons secara positif. Menurutnya, hal ini juga yang dilakukan PDIP saat menerima berbagai kritik atas perilaku kader-kadernya.
"Segala bentuk intimidasi tidak boleh terjadi di negara hukum," ujar Hasto pada Sabtu, 15 April 2023 dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Hasto kemudian menceritakan pengalaman berkunjung ke Lampung. Dia mengakui memang kondisi jalan di Lampung kurang baik jika dibandingkan dengan kondisi jalan di Aceh.
Baca Juga: Yana Mulyana Jadi Tersangka Suap, Simak Besaran Gaji dan Tunjangan Wali Kota Bandung
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko juga mengimbau agar kebebasan berekspresi dan mengkritik setiap warga negara perlu dijamin.
"Namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi," ujar Joanes Joko.
Kritik Berujung Pelaporan
Bima Yudho melalui akun TikTok @awbimaxreborn mengkritik empat hal di Pemprov Lampung yakni sistem pendidikan, infrastruktur, birokrasi dan kebergantungan Lampung pada sektor pertanian.
Unggahannya itu kemudian ramai ditonton netizen dan menjadi viral. Namun, advokat bernama Ghinda Ansori Wayka menganggap unggahan itu sebagai pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE.
Baca Juga: Profil Dadang Darmawan, Kadishub Kota Bandung yang Terjaring OTT KPK Bersama Yana Mulyana