PIKIRAN RAKYAT - Kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 16 tahun oleh 11 orang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah masih bergulir dalam sorotan publik. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati membeberkan kritik keras terhadap pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho.
Maidina menyayangkan pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah yang mengategorikan persetubuhan terhadap kasus dengan korban anak 16 tahun itu.
Menurutnya, Kapolda Sulteng hanya membuat pernyataan yang bertujuan untuk menyamarkan tingkat kejahatan kasus pemerkosaan, tetapi tanpa melihat dampak yang lebih besar.
"Bersetubuh dengan anak adalah perkosaan atau dikenal dengan statutory rape. Pernyataan Kapolda seolah menurunkan tingkat kejahatan tersebut," ujar Maidina dalam pernyataan tertulis, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Jumat, 2 Juni 2023.
Dalam hal ini, pernyataan Kapolda Sulteng telah memperlihatkan sikap destruktif seorang pejabat kepolisian bagi dunia hukum Indonesia, terutama dengan pemahaman hukumnya yang terkesan parsial dan tidak komprehensif.
"Pernyataan Polisi seperti ini sangat destruktif, juga menunjukkan pemahaman hukum yang parsial, tidak komprehensif, dan tidak sesuai dengan perkembangan komitmen hukum di Indonesia tentang kekerasan seksual," ujarnya menerangkan penjelasan.
Maidina lebih lanjut membeberkan sejumlah aturan hukum yang memuat kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagai pemerkosaan, seperti UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 23 tahun 2002 serta perubahannya dalam UU Nomor 35 tahun 2014 dan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.