PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah disebut harus bertanggung jawab atas utang yang dimiliki BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Komentar terseut disampaikan oleh mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Sejumlah BUMN mengalami liliitan utang. Salah satu utang perusahaan negara yang menjadi sorotan yakni PT Garuda Indonesia.
Berkaitan dengan utang tersebut, staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo berujar jika utang BUMN merupakan tanggungan dari perusahaan tersebut. Ia juga mengatakan pemerintah tidak bertanggung jawab atas utang tersebut.
"BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, segala utang yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan utang negara," kata Yustinus Prastowo melalui akun Twitter miliknya.
Baca Juga: Jokowi Kena Sentil, Benny K Harman Ingatkan Presiden Jangan Lakukan Kejahatan Demokrasi
Pernyataan yang diberikan Yustinus Prastowo ditanggapi Said Didu. Ia menyebutkan jika aset BUMN merupakan milik negara.
"Dalam UU Keuangan Negara psl 2 bhw asset BUMN adalah asset negara. Dalam UU PT disebutkan bhw pemegang saham ikut bertanggung jawab atas utang perusahaan miliknya," ujar Said Didu.
Oleh karena aset BUMN merupakan milik negara, maka pemerintah memiliki andil dalam membayar utang perusahaan tersebut. Apalagi, para pejabat negara tersebut secara tidak langsung merupakan pemilik saham.
"Artinya secara tidak langsung pemerintah sbg pemilik saham bertanggung jawab atas utang BUMN," ucap Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.