PIKIRAN RAKYAT – Beberapa bulan sebelum Anies Baswedan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, kinerjanya sempat dinilai hanya sebagai kosmetik atau memoles dengan keindahan dan memiliki kemajuan yang minim. Penilaian tersebut disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana pada Kamis, 24 Maret 2022.
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, pada Selasa, 6 Juni 2023.
William menyebutkan ada sejumlah kemunduran di Jakarta, di antaranya terkait transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk Usaha, Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: RUU Kesehatan Tuai Kontroversi, Pimpinan DPR Minta Tunda Pengesahan
Pada saat itu, William menjelaskan lebih lanjut soal transparansi anggaran. Menurutnya, pihaknya merasa kesulitan untuk memantau anggaran, mulai dari proses penghitungan hingga hasil akhir.
"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya 'general' (umum) atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," ujarnya.
William juga membahas soal pengendalian banjir. Ia menyebut Anies Baswedan saat itu belum melakukan penambahan normalisasi sungai yang membuat prosesnya tersendat.
Menurutnya, Anies Baswedan hanya melakukan program yang tidak signifikan, di antaranya gerebek lumpur atau sumur resapan. Sampai Maret 2022, konsep naturalisasi juga disebut belum dikerjakan.
Baca Juga: Heboh Relawan Ganjar Pranowo Deklarasi Libatkan Anak SD di Lampung, Bawaslu Turun Tangan