PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD minta dugaan pungli di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditindaklanjuti.
Tak hanya itu, Mahfud MD juga meminta KPK untuk bergerak dan menindaklanjuti. Menurut data yang dipegang Dewan Pengawas KPK, pungli tersebut mencapai Rp4 miliar.
“Hal itu harus dibuka ke publik dan setelah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana,” kata Menkopolhukam dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu Pemilu) di Balikpapan, Selasa 20 Juni 2023.
Meski begitu, Mahfud mengakui belum mengetahui detail kasus tersebut. Menkopolhukam masih menunggu pengumuman hasil penyelidikan.
Baca Juga: Kini Ada Command Center di Polresta Bandung, Aduan Warga akan Diproses Lebih Cepat
“Saya belum tahu apakah pungli atau penyuapan. Dalam korupsi ada tujuh macam perbuatan, yaitu mulai dari mark up (menaikkan harga), mark down (menurunkan harga), pemalsuan dokumen, pemerasan dan sebagainya. Yang paling ringan itu biasanya pungli,” beber Menteri Mahfud.
“Antara pungli dan korupsi itu pasal dakwaannya di dalam hukum sama, cuma biasanya ringan dan biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan,” jelasnya.
Dewas KPK Temukan Pungli di Rutan KPK: Capai Rp4 Miliar
Baca Juga: Kapan Puasa Arafah Dikerjakan dan Apa Keutamaannya?
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta menemukan adanya dugaan tindak pidana pungli di rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.