PIKIRAN RAKYAT - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla membeberkan ongkos politik untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar. Menurutnya, calon Ketum harus menyiapkan modal hingga Rp600 miliar untuk bisa terpilih.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 itu menuturkan bahwa untuk dapat menjadi Ketua Umum Golkar, diperlukan modal Rp500 miliar sampai Rp600 miliar. Jika tidak memiliki modal sebesar itu? Dia mengatakan jangan harap bisa maju.
"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Akan tetapi, dia menuturkan bahwa hal tersebut tidak hanya berlaku bagi Golkar saja. Partai Politik lainnya pun memiliki sistem yang serupa.
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," ucap Jusuf Kalla.
Hal itu adalah karena, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit. "Namun, partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," ujar Jusuf Kalla.
Isu Munaslub Golkar
Beberapa waktu ke belakang, mencuat kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar. Isu itu muncul, setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Baca Juga: Ketua DPP Golkar Yakin Pertemuan Airlangga Hartarto-Puan Maharani Membawa Stabilitas Politik
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.