/photo/2022/12/02/775932215.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) Laksamana Yudo Margono menepis kabar adanya intervensi dari pihaknya kepada penangkapan tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia juga membantah intervensi itu dikaitkan dengan upaya perlindungan terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua anggota TNI yang dimaksud ialah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA), dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC). Dua-duanya ditetapkan tersangka bersama tiga tersangka sipil dalam kasus serupa.
"Saya selalu tunduk pada undang-undang. Mungkin banyak beredar di luar kami intervensi dengan kasus tersebut. Kami tidak mengintervensi itu," ujar Yudo Margono, usai meninjau Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha 2023 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Situbondo, Jatim, Selasa, 1 Agustus 2023.
Menurutnya, yang TNI lakukan hanya memastikan semua pihak berlaku sesuai wewenang dan tugas yang dimiliki. Karena TNI memiliki aturan penindakan hukum terpisah dengan sipil, TNI mengambil alih kasus HA dan ABC dari KPK.
Baca Juga: Ribuan Guru di Karawang Belum Terima TPG, Dampak Jabatan Kosong
"Tentunya kita menegakkan hukum dengan santun. Sudah ada undang-undang yang mengatur itu, ya kita tentunya harus patuh dan tunduk terhadap undang-undang itu," ujarnya lagi.
Sekaligus menanggapi ribut soal prosedur penangkapan dan penetapan tersangka antara KPK dan TNI, Yudo Margono menegaskan bahwa kedua anak buahnya itu kini telah ditahan sebagaimana proses seharusnya.
"TNI tidak akan melindungi yang salah. Yang bersangkutan ditetapkan tersangka dan sejak kemarin saya sudah tanda tangan untuk dilakukan penahanan dan itu sudah dilaksanakan," ucap Panglima TNI.
Mahfud MD Ingin Polemik KPK vs TNI Disetop